Sistem Pemerintahan & Masalah Demokrasi di Indonesia
Sistem Pemerintahan & Masalah Demokrasi di Indonesia
1 Pengertian Sistem Pemerintahan
Ada beberapa definisi atau pengertian dari sistem pemerintahan menurut para ahli, tetapi yang akan diterangkan disini adalah pengertian menurut bahasa & istilah.
Istilah kata sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata sistem dan pemerintahan.
- Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, cara, jaringan, atau susunan.
- Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, negara. c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
- Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
Sedangkan pengertian sistem pemerintahan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
- Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif). Dua puluh delapan tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa sistem pemerintahan adalah
- suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.Bagir Manan mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu pengertian (begrip) yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip geen macht zonder veraantwoordelijkheid (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban).
Terdapat beberapa perubahan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan tiga konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945, konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Secara formal terdapat beberapa periode perkembangan sistem pemerintahan Indonesia.
Sistem pemerintahan terbagi dalam sebagia berikut
1. Presidensial
Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu:
- Presiden yang dipilih rakyat
- Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
2. Parlementer
sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.
Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:
4 Komunis
6 liberal
Menurut Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu Negara dan Presiden sebagai kepala negaranya. Adapun alat kelengkapan Negara Indonesia terdiri dari:
1. Eksekutif
yaitu lembaga negara yang mengelolah lembaga pemerintahan baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada tingkat pusat dikepalai oleh Presiden dan wapres. Sedangkat tingkat provinsi oleh gubernur dan wagub, untuk tungkat berikutnya pemerintahan kota dipimpin oleh walikota dan wawako serta kabupaten oleh bupati dan wabub. Tugas pokok dari lembaga ini adalah melaksanakan pemerintahan.
2. Legislatif
yang meliputi DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten serta DPD. DPR dan DPD dipilih melalui parpol dalam pemilu, sedangkan DPD dipilih melalui nonparpol dan non militer dalam pemilu. Tugas pokok DPR adalah membuat UU bersama dengan pemerintah, sedangkan DPD mengajukan RUU kedaeraan untuk dibahas bersama DPR.
3. Konstitutif. Lembaga ini adalah penjelmaan dari penggabungan kekuatan dari
lembaga legislatif. Jika DPR dan DPD mengabungkan diri dan bersidang sesuai UU, maka akan terbentuk MPR. MPR mempunyai banyak tugas dan yang terpenting adalah mengubah dan menentapkan UUD.
4. Eksaminatif atau BPK adalah lembaga yang berwenang menaudit kondisi keuangan negara. Hasil pengawasan ini akan dilaporkan kepada DRP untuk dipelajari.
5. Yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Setiap lembaga-lembaga
itu memiliki
fungsi masing-masing sesuai UU. MA berfungsi mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji produk hukum dibawah UU. Sedangkan MK memiliki fungsi menguju produk hukum diatas UU dan membubarkan parpol. Sementara KY berguna untuk menentukan calon hakim agung.
Dalam pemerintahan RI jika presiden mangkat atau berhalangan maka wapres yang menggantikannya. Tetapi jika keduanya berhalangan atau mangkat maka terdapat 3 menteri yang harus menggantikanya secara bersamaan, yaitu mendagri, menlu, dan menhankam dalam tenggat waktu diatur oleh UU. Masa jabat seorang presiden atau wakil presiden adalah 5 tahun atau 1 periode. Baik presiden maupun wapres dapat dipilih kembali untuk masa jabat yang sama juga hanya untuk 1 periode. Jadi presiden dan wapres dapat memangku jabatan yang sama untuk 2 periode.
2.Masalah Demokrasi di Indonesia
Dalam pelaksanaannya demokrasi tidak selalu berjalan dengan mulus atau dengan benar, banyak sekali kasus kecurangan yang membuat suatu masalah dalam pelaksanaan demokrasi tersebut. Berikut ini adalah contoh kecurangan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilpres:
1. Money Politik
Money Politik adalah cara yang memanfaatkan kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah. Dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan syarat harus memilih calon atau kader tertentu.
2. Intimidasi
Intimidasi adalah contoh penyelewangan yang terjadi pada pilkada dan pilpres dengan cara mengancam atau menyuruh secara paksa kepada masyarakat untuk memilih calon atau kader tertentu.
3. Pendahuluan Start Kampanye
Tindakan ini adalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan pilkada ataupun pilpres, dimana para calon atau kader partai lebih dulu memasang spanduk ataupun baliho yang berisikan ajakan untuk memilih mereka sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU ataupun KPUD.
4. Kampanye Negatif
Kampanye Negatif terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan calon kepada masyarakat. Dengan situasi ini para oknum – oknum memanfaatkannya dengan cara membuat berita buruk kepada lawan calon atau kader mereka
kesimpulan:
sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, cara, jaringan, atau susunan.Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.
dan menurut Sri soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif sistem pemerintahan terbagi presidensial,parlementer,semipresidensial,komunis,demokrasi liberal dan liberal di Indonesia juga memiliki masalah demokrasi di antaranya money politik,intimidasi,pendahuluan start kampanye dan kampanye negatif.
http://januarisudrajat.blogspot.com/2015/03/sistem-pemerintahan-indonesia-dan-kasus.html?view=mosaic
Nama: Emelda
Npm: 33214551
Kelas: 1DD01
Tugas: Soft Skill
Sistem Pemerintahan & Masalah Demokrasi di Indonesia