MA Tolak Gugatan Bajaj ke
Honda Soal Hak Paten
Bajaj mengklaim teknologi
dua busi satu silinder adalah miliknya.
VIVAnews – Mahkamah Agung (MA)
hari ini telah memutuskan perkara perseteruan antara
produsen sepeda motor Bajaj dan Honda terkait hak paten penggunaan dua busi
dalam satu silinder pada mesin sepeda motor. Hasilnya, gugatan hukum Bajaj
ke Hondasoal sengketa itu ditolak.
MA
“Menolak permohonan kasasi Bajaj Auto Limited,” begitu bunyi pengumuman
panitera MA, Kamis 30 Agustus 2012. Ini terkait vonis yang diputuskan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Agustus 2012 lalu
oleh Ketua Majelis Hakim Agung, Muhammad Taufik, serta Hakim Anggota Djafni
Djamal dan Takdir Rahmadi.
MA,
dalam amarnya, memutuskan Honda sebagai perusahaan yang pertama kali
mematenkan penggunaan dua busi dalam satu silinder pada mesin sepeda motor masa
kini.
Perkara
hak paten yang terdaftar dengan nomor 802 K/PDT.SUS/2011 itu terkait paten
penggunaan mesin motor yang menggunakan ystem mesin dua busi dalam satu
silinder pada mesin sepeda motor. Bajaj, perusahaan asal India, mengklaim
penggunaan dua busi dalam satu silinder pada produk mereka itu merupakan ystem
pertama yang digunakan di dunia.
Argumen Honda
Namun,
sebagai perusahaan sepeda motor dan mobil ternama di dunia asal Jepang, Honda
membantah klaim Bajaj. Berdasarkan versi Ditjen HAKI, ystem itu telah
dipatenkan atas nama Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha di Amerika Serikat pada
1985.
Lantas, oleh Honda didaftarkan di Indonesia pada 28 April 2006. Penemu ystem itu dalam hak paten yang sudah didaftarkan Honda atas nama Minoru Matsuda.
Lantas, oleh Honda didaftarkan di Indonesia pada 28 April 2006. Penemu ystem itu dalam hak paten yang sudah didaftarkan Honda atas nama Minoru Matsuda.
Namun
dalih ini dimentahkan oleh Bajaj. Satu silinder, menurut perusahaan itu, jelas
berbeda dengan dua silinder. Klaim Bajaj bahwa untuk konfigurasi busi memang
masih kemungkinan ada klaim yang baru, terutama dalam silinder dengan karakter
lain.
Klaim
baru yang dimaksud adalah ukuran ruang yang kecil di mana harus ada busi dengan
jumlah yang sama. Hal di atas adalah baru sebab penempatannya pada satu mesin V
(double silinder) dan lainnya adalah satu silinder.
Terlambat Sehari
Putusan
kasasi MA kian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam
sidangnya, majelis PN Jakpus menolak gugatan Bajaj tersebut. Alasannya,
Bajaj terlambat satu hari mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dari batas
maksimal tiga bulan setelah mengajukan gugatan ke keputusan Komisi Banding
Merek.
Majelis
PN Jakpus bahkan tidak berani menilai, siapa yang pertama kali mematenkan dua
busi dalam satu silinder pada mesin sepeda motor modern. Ketika dikonformasi,
PT Bajaj Auto Indonesia dan PT Astra-Honda Motor enggan berkomentar. “Itu
urusan Bajaj Auto Limited India. Kami tak yst komentar,” kata Marketing dan PR Manager
PT Bajaj Auto Indonesia, Rizal Tandju, melalui pesan singkat. Demikian juga
dengan perwakilan Honda di Indonesia. Public Relation Manager PT Astra Honda
Motor, Ahmad Muhibbuddin, juga mengaku itu urusan Honda Jepang. “Bukan Astra
Honda Motor,” katanya. (ren)
Analisis :
Dari
contoh kasus hak paten diatas bahwa sepeda motor Bajaj dan Honda terkait hak
paten penggunaan dua busi dalam satu silinder telah digunakan pada mesin sepeda
motor Bajaj. Perusahaan asal India, mengklaim penggunaan dua busi dalam satu
silinder pada produk mereka itu merupakan ystem pertama yang digunakan di
dunia. Namum MA, dalam amarnya memutuskan Honda sebagai perusahaan yang pertama
kali mematenkan penggunaan dua busi dalam satu silinder pada mesin sepeda motor
masa kini. Akan tetapi dalih ini dimentahkan oleh Bajaj. Satu silinder, menurut
perusahaan itu, jelas berbeda dengan dua silinder. Klaim Bajaj bahwa untuk
konfigurasi busi memang masih kemungkinan ada klaim yang baru, terutama dalam
silinder dengan karakter lain. Karena terlambat sehari putusan kasasi MA kian
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidangnya, majelis PN
Jakpus menolak gugatan Bajaj tersebut. Alasannya, Bajaj terlambat satu hari
mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dari batas maksimal tiga bulan setelah
mengajukan gugatan ke keputusan Komisi Banding Merek.
daftar pustaka : http://ahmadfajaruddin94.blogspot.co.id/2015/06/contoh-kasus-haki-hak-cipta-paten-merek.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar