contoh kasus varietas tanaman

KASUS PEMBAJAKAN HAYATI (BIOPIRACY) TANAMAN TRADISIONAL INDONESIA OLEH SHISHEIDO TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS BARU TANAMAN

Varietas tanaman yang biasanya diperoleh melalui proses pemuliaan tanaman yang menemukan penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang memerlukan pencurahan pikiran, tenaga, waktu, dan dana yang besar. Sulitnya proses pemuliaan tanaman mengharuskan adanya suatu penghargaan atas hasil kerja keras para pihak pemulia, yaitu dengan adanya pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas akan mendorong para pemulia untuk lebih giat dalam melakukan penelitian dalam rangka menghasilkan lebih banyak lagi varietas tanaman yang baru dan bersifat unggul.

            Pada saat ini, di seluruh dunia sedang berkembang isu pembajakan hayati serta pembajakan kekayaan intelektual (Biopiracy and intellectual property). Masalah pembajakan ini terjadi di negara-negara yang kaya akan keanekaragaman sumber hayati yang umumnya adalah negara Berkembang (developing countries) termasuk Indonesia yang dikenal dengan negara “mega biodiversity”. Dalam perkembangannya praktik biopiracy ini tidaklah berhenti pada berpindahnya sumber hayati suatu negara secara ilegal ke wilayah lain semata. Ia masih menimbulkan efek berikutnya, yang terkadang justru berimplikasi lebih fundamental bagi kepemilikan hak-hak kekayaan Intelektual terutaman hak paten.

            Seperti kasus Perusahaan Kosmetik Shisheido Jepang  yang mengklaim  sembilan hak paten atas tanaman tradisional Indonesia yang bernomor registrasi JP 10316541 dengan subyek paten tanaman tardisional yang kesemuanya merupakan bahan anti penuaan, perawatan kulit dan kepala.

            Fakta demikian jelas merugikan negara yang mnejadi korban Biopiracy. Selain harus kehilangan sebagian kekayaan hayatinya, negara bersangkutan juga menjadi tidak bebas lagi menggunakan aplikasi sumber hayati sesuai dengan invensi yang dipatenkan bioprospector. Padahal konvensi tentang keanekaragaman hayati (Convention on biological diversity)  telah secara jelas menyatakan bahwa setiap negara berdaulat terhadap sumber daya alam yang dimilikinya

rhttp://riskaegawardani.blogspot.co.id/2015/01/kasus-pembajakan-hayati-biopiracy.html